YAYASAN

Q/A

Berikan petunjuk terbaik untuk pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren?

Untuk melakukan pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren, berikut adalah langkah-langkah penting yang perlu diikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia:
Langkah-langkah Pembaharuan Pengurus Yayasan
1. Rapat Pembina:
Jika pengurus yayasan akan diperbaharui, rapat Pembina harus diadakan untuk mengangkat pengurus baru. Rapat ini harus memenuhi kuorum kehadiran, yaitu minimal 2/3 dari jumlah anggota Pembina14.
Keputusan dalam rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan minimal 2/3 dari anggota yang hadir4.
2. Pengangkatan Pengurus Baru:
Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan23.
Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara3.
3. Pemberitahuan kepada Kementerian:
Setelah pengurus baru diangkat, pemberitahuan mengenai perubahan pengurus harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 hari setelah pengangkatan235.
Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui notaris yang akan menyiapkan dokumen resmi yang diperlukan.
4. Perubahan Anggaran Dasar (AD) jika Diperlukan:
Jika perubahan pengurus juga memerlukan perubahan dalam Anggaran Dasar, maka hal ini harus dilakukan melalui rapat Pembina dan dituangkan dalam akta notaris45.
Perubahan AD harus mendapat persetujuan Menteri jika menyangkut nama atau kegiatan yayasan; sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri4.
5. Penanganan Kekosongan Jabatan:
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pembina (misalnya karena meninggal dunia), anggota Pengurus dan Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal kekosongan12.
Pertimbangan Hukum
Semua tindakan dan keputusan yang diambil selama proses pembaharuan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 201615.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara cermat, yayasan pendidikan atau pesantren dapat melakukan pembaharuan pengurus dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kekosongan Organ Yayasan

Tata Cara Penggantian Pembina Yayasan Jika Meninggal Dunia?

Pendiri yayasan dapat diangkat sebagai Pembina, tetapi seorang pendiri tidak harus menjadi pembina. Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban sekaligus meluruskan pemahaman Anda, di sini kami asumsikan bahwa pendiri yang telah meninggal dunia yang Anda maksud juga sekaligus menjadi Pembina yayasan. Sehingga, khusus dalam konteks pertanyaan Anda ini, pendiri/pembina dan pengurus merupakan dua organ yayasan yang berbeda.

Jika pendiri sebagai Pembina tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru dengan syarat Pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Jadi, selama ahli warisnya memenuhi kriteria, ia dapat diangkat menjadi pembina.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 16/2001”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”).

Organ Yayasan

Yayasan memiliki organ yang terdiri dari atas:[1]

1. Pembina,

2. Pengurus, dan

3. Pengawas

Pendiri yayasan dapat diangkat sebagai Pembina,[2] tetapi seorang pendiri tidak harus menjadi pembina.[3] Sementara itu, Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.[4]

Oleh karena itu, guna menyederhanakan jawaban sekaligus meluruskan pemahaman Anda, di sini kami asumsikan bahwa pendiri yang telah meninggal dunia yang Anda maksud juga sekaligus merupakan Pembina Yayasan. Sehingga, khusus dalam konteks pertanyaan Anda ini, pendiri/pembina dan pengurus merupakan dua organ yayasan yang berbeda.

Pembina Yayasan

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar.[5]

Kewenangan pembina meliputi:[6]

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.[7]

Jika Ada Kekosongan Jabatan Pembina Yayasan

Menyorot pertanyaan Anda, dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.[8]

Keputusan rapat sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.[9]

Jadi, jika pendiri sebagai Pembina yayasan tersebut meninggal dunia, maka anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina baru, dengan syarat pembina yang diangkat untuk menggantikan pendiri yang sudah meninggal dunia tersebut adalah mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Pengurus Yayasan

Perlu diketahui bahwa pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.[10]

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.[11] Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, ditentukan dalam Anggaran Dasar.[12]

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:[13]

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara

Penggantian Pengurus

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.[14] Sebagai informasi untuk Anda, dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.[15] Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.[16]

Oleh karenanya, Anda dapat pula merujuk dalam Anggaran Dasar soal penggantian pengurus yayasan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

[1] Pasal 2 UU 16/2001

[2] Pasal 28 ayat (3) UU 16/2001

[3] Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 16/2001

[4] Pasal 31 ayat (1) UU 16/2001

[5] Pasal 28 ayat (1) UU 16/2001

[6] Pasal 28 ayat (2) UU 16/2001

[7] Pasal 28 ayat (3) UU 16/2001

[8] Pasal 28 ayat (4) UU 16/2001

[9] Pasal 28 ayat (5) UU 16/2001

[10] Pasal 31 UU 16/2001

[11] Pasal 32 ayat (1) UU 28/2004

[12] Pasal 32 ayat (2) UU 28/2004

[13] Pasal 32 ayat (3) UU 28/2004

[14] Pasal 32 ayat (5) UU 28/2004

[15] Pasal 33 ayat (1) UU 28/2004

[16] Pasal 33 ayat (2) UU 28/2004

petunjuk terbaik untuk pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren?

Tentu! Berikut adalah langkah-langkah dan draf untuk pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren:

Langkah-langkah Pembaharuan Pengurus Yayasan Pendidikan atau Pesantren
Persiapan Dokumen:

Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti anggaran dasar yayasan, daftar pengurus lama, dan surat keputusan mengenai pengunduran diri (jika ada).
Rapat Umum Anggota:

Adakan rapat umum anggota yayasan untuk membahas dan menyetujui penggantian pengurus. Pastikan untuk mencatat kehadiran dan keputusan yang diambil.
Pemilihan Pengurus Baru:

Lakukan pemilihan pengurus baru secara demokratis dan transparan. Pastikan semua calon memenuhi syarat yang tercantum dalam anggaran dasar yayasan.
Penyusunan Berita Acara:

Buat berita acara hasil rapat yang mencakup keputusan mengenai pengurus yang baru dan daftar nama-nama pengurus.
Pengesahan Notaris:

Bawa berita acara dan dokumen pendukung lainnya ke notaris untuk disahkan. Notaris akan membuat akta perubahan pengurus.
Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM:

Ajukan permohonan pendaftaran perubahan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Sertakan akta notaris, berita acara rapat, dan dokumen pendukung lainnya.
Pemberitahuan kepada Pihak Terkait:

Setelah perubahan terdaftar, beritahukan kepada pihak-pihak terkait, seperti bank, lembaga pemerintah, dan mitra yayasan.

Draf Berita Acara Rapat
BERITA ACARA RAPAT UMUM ANGGOTA

Yayasan [Nama Yayasan]

Hari/Tanggal: [Tanggal]
Waktu: [Jam]
Tempat: [Tempat Rapat]

Agenda: Pembaharuan Pengurus Yayasan

Peserta:

[Nama Peserta 1]
[Nama Peserta 2]
[Nama Peserta 3]
...
[Nama-nama peserta lainnya]
Hasil Rapat:

Pembukaan
Rapat dibuka oleh [Nama Pembuka] pada [jam] dan dilanjutkan dengan penyampaian agenda.

Pembahasan
a. [Poin-poin yang dibahas mengenai pengunduran diri pengurus lama dan pemilihan pengurus baru.]
b. [Penyampaian calon pengurus baru dan pemilihan.]

Keputusan
a. Pengurus lama:

[Nama Pengurus 1] (Jabatan)
[Nama Pengurus 2] (Jabatan)
[Nama Pengurus 3] (Jabatan)
b. Pengurus baru:
[Nama Pengurus Baru 1] (Jabatan)
[Nama Pengurus Baru 2] (Jabatan)
[Nama Pengurus Baru 3] (Jabatan)
Penutup
Rapat ditutup pada [jam] oleh [Nama Penutup]. Berita acara ini disetujui oleh seluruh anggota yang hadir.

Tanda Tangan:

[Nama dan Tanda Tangan Peserta 1]
[Nama dan Tanda Tangan Peserta 2]
[Nama dan Tanda Tangan Peserta 3]
...
Catatan Penting
Pastikan semua langkah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jaga transparansi dan komunikasi yang baik dengan semua anggota yayasan.
Jika perlu, konsultasikan dengan notaris untuk memastikan semua proses sesuai hukum.

petunjuk untuk pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren?

Tentu, saya akan memberikan petunjuk terbaik untuk pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren sebagai seorang notaris ahli.

Memahami Proses Pembaharuan Pengurus Yayasan

Pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren merupakan proses yang melibatkan perubahan susunan pengurus, baik sebagian maupun seluruhnya. Proses ini umumnya diatur dalam anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah Pembaharuan Pengurus:

Rapat Pembina atau Pengurus:

Agenda Rapat: Menyusun agenda rapat yang jelas, meliputi pergantian pengurus, alasan pergantian, calon pengurus baru, dan tata cara pemilihan.
Quorum: Memastikan terpenuhi quorum kehadiran sesuai dengan anggaran dasar yayasan.
Keputusan Rapat: Mengambil keputusan mengenai pergantian pengurus melalui voting atau cara lain yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
Penyusunan Akta Notaris:

Dokumen Persyaratan: Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian yayasan, anggaran dasar, keputusan rapat, dan identitas calon pengurus baru.
Konsultasi Notaris: Mengkonsultasikan rancangan akta dengan notaris untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen.
Penandatanganan Akta: Menghadap ke notaris untuk menandatangani akta perubahan pengurus.
Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM:

Permohonan Pengesahan: Mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan HAM.
Persyaratan: Melengkapi persyaratan yang ditentukan, seperti akta notaris yang telah disahkan, bukti pembayaran PNBP, dan dokumen lainnya.
Proses Pengesahan: Menunggu proses pengesahan yang umumnya memakan waktu beberapa hari hingga minggu.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Anggaran Dasar: Selalu mengacu pada anggaran dasar yayasan sebagai pedoman utama dalam proses pembaharuan pengurus.
Peraturan Perundang-undangan: Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Notaris: Memilih notaris yang berpengalaman dalam bidang hukum yayasan untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Wewenang Pengurus Baru: Setelah akta perubahan pengurus disahkan, pengurus baru akan memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar.
Tips Tambahan:

Perencanaan yang Matang: Lakukan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan rapat pembina atau pengurus.
Dokumentasi yang Lengkap: Simpan semua dokumen yang terkait dengan proses pembaharuan pengurus sebagai bukti yang sah.
Konsultasi Hukum: Jika ada hal-hal yang tidak jelas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli hukum.
Disclaimer:

Informasi ini bersifat umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi hukum secara langsung. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga disarankan untuk berkonsultasi dengan notaris atau pengacara untuk mendapatkan saran hukum yang sesuai dengan kondisi Anda.

Pertanyaan Tambahan:

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai pembaharuan pengurus yayasan pendidikan atau pesantren, jangan ragu untuk bertanya. Beberapa pertanyaan yang mungkin relevan antara lain:

Apa saja persyaratan menjadi pengurus yayasan?
Bagaimana cara memberhentikan seorang pengurus yayasan?
Apa yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan dalam proses pembaharuan pengurus?

Cara Memberhentikan Seorang Pengurus Yayasan?

Memberhentikan seorang pengurus yayasan merupakan hal yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara umum yang dapat dilakukan:

1. Mengacu pada Anggaran Dasar
Penyebab Pemberhentian: Setiap anggaran dasar yayasan biasanya memiliki pasal yang mengatur tentang alasan-alasan pemberhentian seorang pengurus. Alasan tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap anggaran dasar, tindakan yang merugikan yayasan, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.
Prosedur Pemberhentian: Prosedur pemberhentian juga diatur dalam anggaran dasar, seperti melalui rapat pengurus atau pembina, dengan quorum dan suara tertentu.
2. Rapat Pengurus atau Pembina
Agenda Rapat: Agenda rapat harus jelas dan spesifik, yaitu membahas pemberhentian pengurus tertentu.
Quorum: Pastikan quorum kehadiran terpenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar.
Alasan Pemberhentian: Jelaskan secara rinci alasan-alasan yang mendasari pemberhentian tersebut.
Keputusan Rapat: Ambil keputusan melalui voting atau cara lain yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Akta Notaris
Penyusunan Akta: Setelah keputusan rapat diambil, buatlah akta notaris yang memuat perubahan susunan pengurus.
Pengesahan: Ajukan akta notaris tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.
4. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004: Undang-undang ini mengatur tentang yayasan dan dapat menjadi acuan dalam proses pemberhentian pengurus.
Peraturan Daerah: Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai yayasan.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

Alasan yang Sah: Pastikan alasan pemberhentian memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prosedur yang Benar: Ikuti prosedur yang tertuang dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan secara ketat.
Bukti-bukti yang Cukup: Siapkan bukti-bukti yang mendukung alasan pemberhentian.
Konsultasi Hukum: Sebaiknya konsultasikan dengan notaris atau pengacara untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan hukum.
Penting: Pemberhentian pengurus harus dilakukan dengan adil dan transparan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan yayasan atau pihak lain.

===============

Langkah-langkah Pemberhentian Pengurus Yayasan
1. Dasar Hukum:
Pemberhentian pengurus yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya Pasal 28 yang menyebutkan bahwa pembina yayasan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas15.
2. Rapat Pembina:
Pemberhentian pengurus harus dilakukan melalui rapat pembina. Rapat ini harus memenuhi syarat kuorum, yaitu kehadiran lebih dari setengah jumlah pembina yang ada45.
Dalam rapat tersebut, keputusan mengenai pemberhentian pengurus harus diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak1.
3. Alasan Pemberhentian:
Pengurus dapat diberhentikan karena beberapa alasan, seperti:
Melanggar ketentuan Anggaran Dasar yayasan.
Melakukan tindakan yang merugikan yayasan.
Mengundurkan diri atau meninggal dunia25.
4. Proses Administratif:
Setelah keputusan pemberhentian diambil, pembina harus menyusun berita acara rapat yang mencantumkan keputusan tersebut.
Berita acara ini kemudian harus ditandatangani oleh anggota pembina yang hadir dalam rapat.
5. Pelaporan kepada Kementerian:
Pemberitahuan mengenai pemberhentian pengurus harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 hari setelah keputusan diambil. Ini dilakukan untuk memperbarui data organisasi yayasan secara resmi35.
6. Penunjukan Pengganti (jika diperlukan):
Jika diperlukan, dalam rapat yang sama dapat juga dilakukan pengangkatan pengurus baru untuk menggantikan pengurus yang diberhentikan. Hal ini juga harus dicatat dalam berita acara dan dilaporkan kepada kementerian4.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pemberhentian pengurus yayasan dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanyaan Tambahan:

Apa alasan spesifik Anda ingin memberhentikan pengurus tersebut?
Apakah ada pasal dalam anggaran dasar yang mengatur tentang pemberhentian pengurus?
Sudahkah Anda mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung alasan pemberhentian?

Tata Cara Penggantian Pembina Yayasan Jika Meninggal Dunia?

Untuk mengganti pembina yayasan yang telah meninggal dunia, berikut adalah tata cara yang perlu diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia:
Langkah-langkah Penggantian Pembina Yayasan
1. Rapat Gabungan:
Setelah pembina yayasan meninggal dunia, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan. Rapat ini harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan pembina untuk memastikan yayasan tetap memiliki kepemimpinan yang sah23.
2. Penetapan Pembina Baru:
Dalam rapat gabungan tersebut, anggota pengurus dan pengawas akan mengangkat pembina baru. Pembina yang diangkat harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan24.
Keputusan mengenai siapa yang akan diangkat sebagai pembina baru harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau, jika perlu, melalui pemungutan suara.
3. Pemberitahuan kepada Kementerian:
Setelah pengangkatan pembina baru, hasil rapat gabungan harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui notaris yang akan menyiapkan dokumen resmi1
3.
Kementerian kemudian akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan perubahan akta yayasan, yang menjadikan pengangkatan tersebut sah secara hukum.
4. Dokumentasi:
Semua proses dan keputusan dalam rapat gabungan harus dicatat dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir. Berita acara ini menjadi bukti sah atas keputusan yang diambil1
2.
Pertimbangan Hukum
Proses penggantian pembina harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya, serta Anggaran Dasar yayasan itu sendiri.
Pastikan bahwa tidak ada kekosongan jabatan pembina dalam waktu lama, karena hal ini dapat mengganggu operasional yayasan.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, yayasan dapat melakukan penggantian pembina secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Related
Apa saja persyaratan untuk menjadi pembina baru dalam yayasan
Bagaimana cara menentukan prioritas dalam pemilihan pembina baru
Bagaimana cara mengatasi konflik internal saat mengganti pembina
Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat mengganti pembina yayasan

========================

Berikut adalah tata cara penggantian pembina yayasan yang meninggal dunia:

1. Persiapan Awal
Periksa Anggaran Dasar Yayasan: Cek ketentuan mengenai penggantian pembina dalam anggaran dasar yayasan. Biasanya, ada prosedur yang harus diikuti.
2. Rapat Umum Anggota
Panggil Rapat Umum Anggota: Buat undangan resmi untuk mengadakan rapat, dengan agenda utama penggantian pembina yang meninggal.
Tentukan Waktu dan Tempat: Pilih waktu dan tempat yang tepat agar semua anggota dapat hadir.
3. Pelaksanaan Rapat
Pembukaan Rapat: Rapat dibuka oleh ketua yayasan atau anggota yang ditunjuk.
Pengumuman Keberangkatan Pembina: Sampaikan berita duka mengenai pembina yang meninggal dunia.
Pembahasan Penggantian: Diskusikan calon pembina baru dan syarat-syarat yang diperlukan.
4. Pemilihan Calon Pembina
Pemilihan: Lakukan pemilihan secara demokratis untuk memilih calon pengganti.
Keputusan: Catat hasil pemilihan dan putuskan siapa yang terpilih sebagai pembina baru.
5. Penyusunan Berita Acara
Buat Berita Acara: Tulis berita acara yang mencakup:
Tanggal, waktu, dan tempat rapat.
Nama-nama peserta.
Keputusan yang diambil mengenai penggantian pembina.
6. Pengesahan Notaris
Ajukan ke Notaris: Bawa berita acara dan dokumen lain ke notaris untuk disahkan. Notaris akan membuat akta perubahan pengurus yayasan.
7. Pendaftaran Perubahan
Daftarkan Perubahan: Ajukan perubahan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan resmi.
8. Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
Informasikan kepada Pihak Terkait: Setelah perubahan terdaftar, beritahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti lembaga pemerintah, bank, dan mitra yayasan.
Contoh Draf Berita Acara
BERITA ACARA RAPAT UMUM ANGGOTA

Yayasan [Nama Yayasan]

Hari/Tanggal: [Tanggal]
Waktu: [Jam]
Tempat: [Tempat Rapat]

Agenda: Penggantian Pembina Yayasan

Peserta:

[Nama Peserta 1]
[Nama Peserta 2]
...
Hasil Rapat:

Pembukaan
Rapat dibuka oleh [Nama Pembuka] pada [jam] dan dilanjutkan dengan agenda.

Pengumuman
Menyampaikan berita duka mengenai [Nama Pembina yang Meninggal].

Pembahasan Penggantian
a. Calon pengganti yang diusulkan:

[Nama Calon 1]
[Nama Calon 2]
b. Melakukan pemilihan calon pembina baru.
Keputusan

Menetapkan [Nama Calon] sebagai pembina baru yayasan.
Penutup
Rapat ditutup pada [jam]. Berita acara ini disetujui oleh seluruh anggota yang hadir.

Tanda Tangan:

[Nama dan Tanda Tangan Peserta 1]
[Nama dan Tanda Tangan Peserta 2]
...
Catatan Penting
Pastikan seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Jaga komunikasi dan transparansi dengan semua anggota yayasan selama proses ini.

Q/A

Apa saja persyaratan untuk menjadi pembina baru dalam yayasan?

Untuk menjadi pembina baru dalam yayasan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah persyaratan tersebut:
Persyaratan Menjadi Pembina Yayasan
1. Kualifikasi Individu:
Pembina yayasan dapat berasal dari pendiri yayasan atau individu lain yang memiliki dedikasi dan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai pembina. Ini termasuk orang-orang yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam bidang yang dikelola oleh yayasan2 3.
2. Warga Negara:
Pembina yayasan harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, dalam beberapa kasus, warga negara asing (WNA) juga dapat diangkat sebagai pembina, tergantung pada struktur dan tujuan yayasan tersebut14.
3. Tidak Terkena Larangan Hukum:
Calon pembina tidak boleh memiliki catatan hukum yang merugikan atau terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi reputasi yayasan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap yayasan3.
4. Memiliki Dedikasi terhadap Tujuan Yayasan:
Calon pembina harus menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap tujuan dan misi yayasan, baik dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan12
.
5. Proses Pengangkatan:
Pengangkatan pembina baru harus dilakukan melalui rapat gabungan antara pengurus dan pengawas yayasan, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara jika diperlukan. Hasil rapat ini harus dicatat dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2 3.

Dengan memenuhi persyaratan di atas, individu dapat diangkat sebagai pembina baru dalam yayasan, sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan tersebut.

Apa saja kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pembina yayasan
Bagaimana proses pengangkatan pembina baru dalam yayasan
Bagaimana cara memastikan keberagaman dalam struktur yayasan
Apa saja tugas utama yang diemban oleh pembina yayasan

Apa saja kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pembina yayasan?

Untuk menjadi pembina yayasan, terdapat beberapa kualifikasi yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah kualifikasi tersebut:
Kualifikasi untuk Menjadi Pembina Yayasan
1. Warga Negara:
Pembina yayasan harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam beberapa kasus, warga negara asing (WNA) juga dapat diangkat, tergantung pada ketentuan yayasan dan peraturan yang berlaku.
2. Kemampuan Melakukan Perbuatan Hukum:
Calon pembina harus mampu melakukan perbuatan hukum, yang berarti harus berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang dalam keadaan terhalang untuk melakukan tindakan hukum.
3. Dedikasi dan Komitmen:
Pembina harus memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ini mencakup komitmen terhadap kegiatan sosial, pendidikan, atau keagamaan yang diusung oleh yayasan.
4. Tidak Merangkap Jabatan:
Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau pengawas yayasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pembagian tugas yang jelas antara organ yayasan123.
5. Pengangkatan Melalui Rapat:
Pembina diangkat melalui keputusan rapat anggota pembina yang ada, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara jika diperlukan34.
Proses Pengangkatan
Pengangkatan pembina baru harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan akibat meninggalnya pembina sebelumnya atau alasan lainnya. Rapat gabungan antara pengurus dan pengawas diperlukan untuk menentukan calon pembina baru

Apa saja tugas utama yang diemban oleh pembina yayasan?

Pembina yayasan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengawasi jalannya yayasan. Berikut adalah tugas utama yang diemban oleh pembina yayasan:
Tugas Utama Pembina Yayasan
1. Pengawasan Operasional:
Pembina bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yayasan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk memantau kegiatan pengurus dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yayasan12.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus:
Salah satu wewenang penting pembina adalah mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta pengawas yayasan. Pembina harus memastikan bahwa orang-orang yang diangkat memiliki kualifikasi dan dedikasi yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka14.
3. Penetapan Kebijakan Umum:
Pembina memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi pengurus dalam melaksanakan kegiatan yayasan23.
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar:
Pembina juga berwenang untuk menyetujui atau menolak perubahan Anggaran Dasar yayasan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dalam pengelolaan yayasan12.
5. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan:
Pembina bertugas untuk mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan, yang merupakan dasar bagi pengurus dalam menjalankan operasional yayasan34.
6. Keputusan Strategis:
Pembina terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yayasan, termasuk keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan jika diperlukan23.
Dengan melaksanakan tugas-tugas ini, pembina yayasan berperan penting dalam memastikan bahwa yayasan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Related

Bagaimana cara pembina yayasan mengawasi operasional yayasan
Apa saja keputusan strategis yang diambil oleh pembina yayasan
Bagaimana proses pengelolaan aset dalam yayasan
Apa saja langkah-langkah untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus
Bagaimana cara pembina menentukan kebijakan umum yayasan

Bagaimana cara menentukan prioritas dalam pemilihan pembina baru?

Menentukan prioritas dalam pemilihan pembina baru yayasan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa yayasan dapat mencapai tujuannya secara efektif. Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan prioritas dalam pemilihan pembina baru:
Cara Menentukan Prioritas dalam Pemilihan Pembina Baru
1. Kualifikasi dan Pengalaman:
Pertimbangkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman calon pembina. Calon yang memiliki latar belakang yang relevan dengan misi yayasan, seperti pengalaman di bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan, akan lebih mampu memberikan kontribusi yang berarti.
2. Dedikasi dan Komitmen:
Evaluasi tingkat dedikasi dan komitmen calon terhadap tujuan yayasan. Calon yang menunjukkan minat dan keterlibatan aktif dalam kegiatan yayasan sebelumnya lebih mungkin untuk berkontribusi secara positif.
3. Kemampuan Kepemimpinan:
Pilih calon yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Pembina harus mampu memimpin rapat, membuat keputusan strategis, dan menginspirasi anggota yayasan lainnya.
4. Jaringan dan Akses Sumber Daya:
Pertimbangkan calon yang memiliki jaringan luas atau akses ke sumber daya, seperti pendanaan atau dukungan dari organisasi lain. Ini bisa sangat membantu dalam pengembangan yayasan.
5. Integritas dan Reputasi:
Evaluasi integritas dan reputasi calon di masyarakat. Calon dengan reputasi baik akan meningkatkan kredibilitas yayasan di mata publik.
6. Keseimbangan Representasi:
Pastikan ada keseimbangan dalam representasi berbagai pihak dalam yayasan, termasuk perwakilan dari berbagai latar belakang atau komunitas yang relevan dengan misi yayasan.
7. Proses Pemilihan yang Transparan:
Lakukan proses pemilihan secara transparan dengan melibatkan semua anggota pembina yang ada. Rapat untuk membahas calon harus dilakukan dengan terbuka agar semua suara didengar.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, yayasan dapat menentukan prioritas dalam pemilihan pembina baru secara efektif, sehingga memilih individu yang paling sesuai untuk membantu mencapai visi dan misi yayasan.

Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh calon pembina
Bagaimana cara memastikan keseimbangan antara pembina dan pengurus dalam yayasan

============

Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh calon pembina?

Calon pembina yayasan harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berikut adalah kriteria yang harus dimiliki oleh calon pembina yayasan:
Kriteria Calon Pembina Yayasan
1. Dedikasi Tinggi:
Calon pembina harus menunjukkan dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ini mencakup komitmen terhadap visi dan misi yayasan serta keterlibatan aktif dalam kegiatan yayasan.
2. Kemampuan Melakukan Perbuatan Hukum:
Calon harus mampu melakukan perbuatan hukum, yang berarti berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang dalam keadaan terhalang untuk melakukan tindakan hukum.
3. Tidak Merangkap Jabatan:
Calon pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus atau pengawas yayasan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjaga integritas organisasi12.
4. Pengalaman dan Pengetahuan:
Memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dalam bidang yang dikelola oleh yayasan, seperti sosial, pendidikan, atau keagamaan, akan sangat membantu dalam menjalankan tugasnya.
5. Integritas dan Reputasi:
Calon harus memiliki integritas tinggi dan reputasi baik di masyarakat. Ini penting untuk menjaga kredibilitas yayasan di mata publik.
6. Kemampuan Kepemimpinan:
Memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk dapat memimpin rapat, membuat keputusan strategis, dan menginspirasi anggota yayasan lainnya.
7. Jaringan dan Akses Sumber Daya:
Calon yang memiliki jaringan luas atau akses ke sumber daya, seperti pendanaan atau dukungan dari organisasi lain, akan lebih bermanfaat bagi pengembangan yayasan.

Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, calon pembina dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan dan pengembangan yayasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagaimana cara mengatasi konflik internal saat mengganti pembina YAYASAN?

Cara Mengatasi Konflik Internal Saat Mengganti Pembina Yayasan
1. Komunikasi Terbuka:
Penting untuk memfasilitasi komunikasi terbuka antara semua pihak yang terlibat. Setiap anggota yayasan harus merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Komunikasi yang transparan dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan memperjelas tujuan penggantian pembina24.
2. Identifikasi Akar Masalah:
Sebelum mengambil tindakan, identifikasi akar masalah dari konflik yang muncul. Diskusikan dengan semua pihak untuk memahami berbagai perspektif dan menemukan penyebab utama dari ketegangan23.
3. Mediasi:
Jika konflik sulit diselesaikan secara internal, pertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator dapat membantu menengahi diskusi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak14.
4. Pendekatan Netral:
Sebagai pemimpin atau pengurus, penting untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam situasi konflik. Ini membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi23.
5. Fokus pada Solusi:
Alihkan fokus dari siapa yang salah kepada pencarian solusi konstruktif. Dorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam menemukan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak23.
6. Sesi Konseling:
Pertimbangkan untuk mengadakan sesi konseling bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Ini dapat membantu mendengarkan keluhan secara lebih mendalam dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi perasaan mereka34.
7. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
Setelah konflik teratasi, lakukan evaluasi untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Hal ini penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan meningkatkan proses penggantian pembina di masa mendatang24.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, yayasan dapat mengelola konflik internal dengan lebih efektif, menjaga keharmonisan organisasi, dan memastikan bahwa penggantian pembina dilakukan dengan cara yang konstruktif dan positif.

==================

Apa langkah pertama dalam mengatasi konflik internal saat mengganti pembina?

Langkah pertama dalam mengatasi konflik internal saat mengganti pembina yayasan adalah mengidentifikasi akar masalah. Ini merupakan langkah krusial yang perlu dilakukan sebelum merespons atau mengambil keputusan lebih lanjut. Dengan mengetahui penyebab utama dari konflik, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang tepat dan efektif, serta mencegah reaksi emosional yang tidak produktif23.

Menggali akar masalah juga melibatkan diskusi mendalam dengan semua pihak yang terlibat untuk memahami perspektif mereka, sehingga solusi yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.